Different mind of me

Hari ini, banyak surat kabar yang menjadikan kenaikan tarif PAM sebesar 8,39% di Jakarta sebagai Headline. Dua minggu sebelumnya, Detik.com menampilkan sebuah berita mengenai kenaikan tarif listrik yang mencapai 500% (lima ratus persen !!). Dua hal tersebut merupakan cerminan sebuah kebijakan pemerintah yang menurut saya benar-benar sepihak dan tidak memihak kepada masyarakat kecil. Apalagi dengan ditambahnya komentar seorang menteri "Kami, pemerintah tidak peduli dengan kenaikan yang menimpa sektor industri" ketika perwakilan KADIN melakukan penolakan terhadap rencana kenaikan listrik untuk sektor industri. Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang masih menderita merasakan dampak kenaikan BBM yang mencapai 2 kali pada tahun 2005 kemarin. Banyak masyarakat yang telah merasakan dampak PHK dan menjadi pengangguran apalagi ditambah dengan beban hidup yang semakin meningkat sehingga menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Kenapa pemerintah selalu melakukan kebijakan kontroversial yang semakin memberatkan rakyat kecil? Setiap kali pertanyaan tersebut diajukan maka akan selalu keluar jawaban yang sama yaitu "Pemerintah tidak dapat menanggung beban yang terlalu besar karena sudah terjerat hutang yang banyak". Jika memang kejadiannya seperti itu maka dapat dimaklumi tetapi kenapa selalu mengambil kebijakan yang menyengsarakan masyarakat kecil, hal itulah yang harus dipertanyakan. Seharusnya pemerintah mengambil tindakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, misalnya Biaya fiskal sebesar 1 Juta ketika hendak bepergian keluar negeri sebaiknya dinaikkan menjadi 2 atau 3 juta karena kita tahu orang yang akan bepergian keluar negeri adalah orang yang mampu dan cukup kaya. Dengan demikian rakyat kecil tidak akan merasakan efek dari kenaikan fiskal tersebut. Menaikkan pajak barang mewah seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu ataupun bisa juga pemerintah mulai melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja negara (gaji pejabat, gaji DPR/MPR, dll.). Itu semua merupakan contoh dari beberapa langkah kecil yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban hutang yang semakin menumpuk, tetapi itu semua kembali lagi pada sebuah pertanyaan "Apakah pemerintah benar-benar mau melakukan hal tersebut ?" Salah satu usaha yang dilakukan SBY yaitu melakukan efisiensi pegawai di Mahkamah Agung merupakan sebuah langkah yang cukup bagus tetapi semua hanya percuma jika dilakukan hangat-hangat tahi ayam. Jika Indonesia seperti ini terus menerus alih-alih Indonesia dapat menjadi negara maju, bukan tidak mungkin Indonesia akan masuk dalam kategori negara miskin dalam beberapa tahun mendatang. Kita sebagai masyarakat umum hanya dapat berdoa semoga Indonesia tidak seperti ini selamanya, MPR/DPR tidak ada gunanya sama sekali, hanya sibuk membahas UU Pornografi yang tidak ada juntrungnya ataupun jika tidak hanya datang, duduk, diam dan dapat duit ketika rapat MPR/DPR dilakukan !!!

This entry was posted on Friday, February 17th, 2006 at 9:10 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.